Tahapan pemilihan umum (PEMILU) tahun 2024 yang saat ini berlangsung adalah tahapan pleno tingkat Provinsi dan hampir mencapai tahap akhir yakni penetapan Calon Terpilih baik PILPRES maupun PILEG yang mana pada tingkat nasional sesuai jadwal yang dirilis KPU RI tanggal 20 Maret 2024. Dalam proses pelaksanaannya kami Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pemuda Perindo Papua menyoroti kisruh PEMILU 2024 ini, yang mana hampir disetiap wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaannya mulai dari keterlambatan logistik di TPS, tertukarnya logistik antara TPS A dan TPS B yang berujung pada Pemungutan Suara Ulang (PSU). Yang berikut adalah masalah jaringan telekomunikasi hal ini menjadi masalah yang sepele namun cukup menghambat ratusan TPS di Provinsi Papua untuk melaksanakan proses pemungutan suara.
Adapula persoalan yang lebih pelik dari pada sekedar logistik yang tertukar dan jaringan telekomunikasi, yakni keterlibatan penyelenggara secara terang-terangan baik dari KPPS hingga pada tingkatan KPUD Kabupaten/Kota untuk memenangkan salah satu PASLON dan atau Calon Legislatif tertentu sehingga hal ini merugikan dan juga mencederai proses demokrasi serta dapat memicu konflik dalam PEMILU 2024. Permasalahan–permasalahan yang terjadi pada PEMILU 2024 yang lalu kami berharap ini menjadi perhatian serius oleh komisioner KPU dalam hal ini komisioner KPU Provinsi Papua, mengingat sebentar lagi tahapan PILKADA Serentak 2024 akan segera digulirkan oleh KPU.
Oleh karenanya, kami menyarankan kepada KPU Papua agar segera melakukan evaluasi kinerja penyelenggara PEMILU pasca penetapan hasil Pleno Calon Terpilih nanti sebab tahapan PILKADA 2024 semakin dekat sehingga kesalahan–kesalahan yang terjadi pada PEMILU 2024 tidak terulang lagi pada PILKADA 2024. Adapun evaluasi dimaksud adalah kepada KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya, kami banyak mendapat laporan kecurangan yang dilakukan oleh oknum–oknum KPU Kabupaten/Kota sebagai contoh yang sedang viral di media sosial adalah terkait kecurangan yang dilakukan oleh oknum PPD di Yapen Barat dan juga oknum di KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Kami meminta untuk hal ini diusut tuntas dan jika terbukti bersalah langsung copot dari jabatan. Sangat disayangkan tindakan–tindakan kotor tersebut yang menyebabkan banyak CALEG & Partai Politik Peserta PEMILU dirugikan, tidak hanya itu saja, kami juga meminta agar permainan penggelembungan suara pada satu Calon atau Partai Politik tertentu juga segera diusut tuntas sebelum memasuki tahapan PILKADA Serentak 2024.
PILKADA 2024 merupakan aktivitas politik di masyarakat untuk memilih pemimpin atau kepala daerahnya masing–masing sehingga menurut pandangan kami bahwa eskalasi politik pada PILKADA 2024 ini jauh lebih tinggi dan beresiko besar terjadi konflik antar massa pendukung, maka dalam hal proses rekrutmen penyelenggara yang baru pada tingkat distrik, kelurahan hingga pada tingkat KPPS oleh KPU Kabupaten / Kota haruslah melalui seleksi yang ketat, tidak hanya sekedar karena calon – calon penyelenggara memiliki kedekatan hubungan dengan komisioner KPU Papua dalam hal ini Kabupaten / Kota lalu kemudian diterima begitu saja, sementara orang – orang yang lebih berkompeten dan memiliki integritas dikesampingkan.
Kami sangat berharap sekali kejadian – kejadian tersebut diatas tidak terulang lagi baik dalam proses rekruitmen penyelenggara yang dilakukan oleh KPU Papua dalam hal ini KPU Kabupaten/Kota maupun dalam pelaksanaannya nanti. Kami juga mengapresiasi kesigapan bapak KAPOLDA Papua IRJEN Pol. Matius Fakhiri dan jajarannya dalam mengawal PEMILU 2024 ini dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga Papua, ucap Kevin Kenedy Runtukahu S.IP. selaku Ketua DPW Pemuda Perindo Papua dan juga Caleg Partai Perindo Dapil Papua 1 No.Urut 5