Peringatan Hardiknas, Egi Suni : Pendidikan Pancasila dan Guru Honorer Agar Tetap Jadi Prioritas Pemerintah

JAKARTA – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 01 Mei 2021 hari ini perlu menjadi momentum yang tepat untuk mengevaluasi dan terus memperbaiki sektor pendidikan di Indonesia. Masih hangat dalam perbincangan publik, Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP), dimana Pancasila dan Bahasa Indonesia tidak dimasukan sebagai mata kuliah kuliah wajib di perguruan tinggi.

Pengurus DPP Pemuda Perindo, Eugenius Kau Suni, kembali mengingatkan pemerintah agar tetap memprioritaskan pendidikan Pancasila di setiap tingkatan pendidikan di Indonesia.

“Ini kesempatan yang tepat, kita ingatkan lagi pemerintah agar tidak menyepelekan pendidikan Pancasila. Pemerintah perlu merevisi kembali PP SNP dengan menempatkan Pancasila sebagai mata kuliah dan pelajaran wajib di setiap tingkatan pendidikan, termasuk Bahasa Indonesia. Sebab Indonesia masih untuh bersatu sampai hari ini karena nilai-nilai Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia,” ujar Egi Suni sapaan akrab dari Eugenius Kau Suni ini.

Egi yang juga dosen Universitas Mercu Buana ini juga mengatakan, dalam upaya pemerintah mengahadapi tantangan radikalisme dan terorisme, pendidikan Pancasila dapat menjadi salah satu solusi antisipatif yang strategis.

“Jika semua anak bangsa menghayati keIndonesiaan kita sebagaimana tercermin pada nilai-nilai Pancasila, semestinya tidak ada pemaksaan kehendak, penghormatan terhadap keberagaman, dan selalu menjunjung tinggi martabat manusia. Kalau semua paham dan menghayati nilai-nilai Pancasila, radikalisme dan terorisme tidak ada di negeri kita. Pemerintah perlu menyadari ini dan kembali menempatkan Pancasila sebagai pelajaran wajib,” tegas Egi.

Egi juga meminta pemerintah memperhatikan para tenaga pendidik termasuk tenaga honorer yang nasibnya masih sangat memprihatinkan.

“Di banyak tempat, terutama di pedalaman Kalimantan, Papua, NTT, dan lainnya, para guru honorer nasibnya memprihatinkan. Ada yang digaji 50 ribu per bulan. Itu sedih sekali. Pemerintah harus memperhatikan ini. Semua guru honorer yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk mencerdaskan anak bangsa harus diangkat sebagai PNS. Agar nasih dan penghasilannya membaik. Anda tahu, salah satu staf khusus Presiden, sepanjang karir ayahnya adalah seorang guru honorer di Papua. Bertahun-tahun hidup dalam kesulitan namun mereka tetap bertahan karena tidak tega membiarkan anak-anak di pedalaman kehilangan kesempatan untuk belajar, ” ujar Egi mengisahkan para guru honorer di pedalaman.

Egi mengapresiasi kemendikbud yang terus memajukan inovasi pendidikan secara daring selama pandemi Covid-19. Tetapi pemerintah juga diingatkan agar tidak melupakan anak-anak di berbagai pelosok negeri ini yang tidak dapat belajar sama sekali sejak pandemi Covid-19.

“Kita di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia bisa belajar secara online, bisa mengakses berbagai ilmu pengetahuan secara daring. Akses internet ada. Ini bagus banget. Tetapi jangan lupa, jutaan anak di pedalaman justru tidak bisa belajar sama sekali. Tidak ada akses internet dan perangkat teknologi seperti HP dan komputer pun tidak tersedia,” kata Egi yang juga lahir dari dari salah satu kampung di Desa Tes kabupaten Timor Tengah Utara, NTT itu.

Dosen Informatika ini juga mengingatkan pemerintah agar pengembangan dan pembangunan di sektor pendidikan dilakasanakan secara merata dan setiap kebijakananya selalu mempertimbangkan aspek keadilan.

“Tolong pahami Indonesia secara utuh. Bangunlah pendidikan Indonesia dengan adil dan merata agar tidak ada anak-anak yang kehilangan kesempatan untuk maju dan semakin baik di masa depan,” pungkas Egi yang juga merupakan Ketua Bidang Strategi Pemilu DPP Pemuda Perindo itu.